Aku, Dunia, dan Akhiratku…

Posts tagged ‘KPU’

Mega Diberi Mandat Pilih Cawapres

55702_megawati_soekarnoputri_thumb_300_225VIVAnews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan mandat kepada ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri, untuk memilih pendamping pada pemilihan presiden, Juli mendatang. Megawati juga diberi mandat untuk mengambil langkah strategis.

Demikian salah satu dari empat butir kesepakatan yang dihasilkan rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Jalan Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu 25 April 2009.

Selain itu, rakernas menyatakan, proses demokrasi telah menyimpang dari nilai luhur Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila. Hal itu ditunjukkan dengan pelaksanaan Pemilu legislatif yang carut marut.

“Tidak ada surat undangan dan terdapat pemilih yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT),” kata Sekretaris Jenderal PDIP, Pramono Anung, yang didampingi Megawati.

Carut marutnya Pemilu legislatif juga ditandai dengan tertukarnya sejumlah surat suara.

Rapat juga mendesak pemerintah (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan umum legislatif. “Kami juga bertekad memenangkan pilpres,” ujar dia.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/52391-mega_diberi_mandat_pilih_cawapres

Hidayat: Cabut Surat Edaran KPU!

hnwJakarta – Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mencabut surat edaran yang menghapuskan batasan sumbangan dana kampanye. Hidayat memperingatkan penghapusan itu bisa jadi sarana untuk pencucian uang (money laundering) dan makin menyuburkan politik uang.

“Surat edaran itu dapat menjadi sarana money laundering. Untuk itu KPU harus mencabut secepatnya,” ujar Hidayat dalam rilis yang diterima detikom, Sabtu (4/4/2009).

Keluarnya surat edaran KPU yang hanya beberapa hari menjelang hari pemilu itu menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. ”Ada apa di balik keluarnya surat edaran yang mendadak itu?” tanya Hidayat.

Jika surat edaran itu tidak dicabut, Hidayat khawatir kualitas Pemilu 2009 kurang baik karena akan muncul banyak kecurangan, terutama money politics. Padahal, kata Hidayat, KPU seharusnya meneruskan tradisi sukses dalam penyelenggaraan pemilu.

Mantan Presiden PKS itu menegaskan, KPU harus segera menyelesaikan masalah yang dapat menghambat suksesnya Pemilu 2009. Selain mencabut surat edaran yang bermasalah itu, KPU juga harus segera menuntaskan persoalan DPT yang hingga kini masih menjadi polemik.

“Pemilu 2009 harus benar-benar kita sukseskan. Setidaknya ada tiga hal yang sampai saat ini bisa menghambat kesuksesan Pemilu 2009. Persoalan DPT yang belum beres, surat edaran KPU soal sumbangan partai, dan money politics,” kata Hidayat.

Pada 27 Maret lalu, KPU mengeluarkan surat edaran Nomor 612/KPU/III/2009. Surat itu membolehkan individu menyumbang dana kampanye di atas Rp 1 miliar dan kelompok/badan usaha di atas Rp 5 miliar. Syaratnya, sumbangan tidak diberikan sekaligus, tetapi dipecah-pecah ke dalam banyak transaksi yang masing-masing tidak melampaui batasan nominal di atas.

Sumber : http://pemilu.detiknews.com/read/2009/04/04/231059/1110337/700/hidayat-cabut-surat-edaran-kpu

KPU Revisi Jadwal Kampanye Nasional

Pemilu 2009 semakin dekat, masa kampanye terbuka pun sudah di depan mata. Berikut informasi jadwal kampanye.

JAKARTA – Demi asas keadilan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya kembali merevisi jadwal kampanye bagi partai-partai politik.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary membenarkan adanya perubahan jadwal kampanye mengingat ada beberapa parpol yang hanya mendapatkan satu kali kesempatan berkampanye di satu provinsi.

“Penyusunan ini dilakukan revisi-revisi untuk penyesuaian, agar kemudian memberikan kesempatan yang sama terhadap pada semua partai,” kata dia kepada wartawan di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2009).

Dalam SK sebelumnya, kata Abdul Hafiz, pada 26 Maret yang bertepatan dengan peringatan Hari Raya Nyepi, tidak ada jadwal kampanye. Namun, dalam revisi disebutkan hanya di Bali saja yang tidak ada kampanye.

Jadwal yang ditetapkan adalah Surat Keputusan nomor 115/2009 tertanggal 16 Februari 2009. Dalam satu hari terdapat 3-4 partai politik yang berkampanye di setiap provinsi.

Jadwal ini dibuat untuk memberikan kesempatan yang sama kepada partai politik, yaitu setiap partai berkesempatan berkampanye dua kali di setiap provinsi.

http://pemilu.okezone.com/read/2009/03/14/266/201362/kpu-revisi-jadwal-kampanye-nasional

KPU Umumkan DPT Hasil Perbaikan

JAKARTA — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary, di Jakarta, Kamis malam, mengumumkan jumlah pemilih tetap pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 2009 hasil perbaikan yakni 171.265.442 orang.”Secara keseluruhan DPT untuk dalam negeri 169.789.595 orang, kemudian untuk pemilih di luar negeri yakni 1.475.847 orang,” katanya didampingi anggota KPU Sri Nuryanti dan I Gusti Putu Artha.

Dibandingkan dengan DPT yang ditetapkan sebelumnya pada 24 November 2008, jumlah pemilih bertambah 196.775 orang.Pada 24 November 2008, KPU menetapkan jumlah pemilih tetap untuk pemilu legislatif yaitu 171.068.669 orang.
KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota telah melakukan perbaikan atas rekapitulasi DPT nasional pemilu legislatif. KPU meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota mencocokkan DPT daerah dengan DPT nasional yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perbaikan atas rekapitulasi DPT nasional yang telah ditetapkan dalam SK KPU 427/2008 tersebut dilakukan setelah diketahui terdapat pemilih yang telah terdaftar namun tidak tercantum dalam rekapitulasi DPT nasional. Sebelumnya KPU tidak dapat melakukan perbaikan rekapitulasi DPT karena tidak ada payung hukum. Namun kemudian, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan UU 10/2008 mengenai pemilu legislatif.

Perppu ini menjadi dasar hukum bagi KPU melakukan perbaikan rekapitulasi DPT nasional untuk pemilu legislatif 2009.
Dalam perppu tersebut mengatur dalam hal masih terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi belum tercantum dalam rekapitulasi daftar pemilih secara nasional dan/atau terdapat kelebihan jumlah pemilih dalam rekapitulasi DPT secara nasional, KPU melakukan perbaikan rekapitulasi DPT secara nasional sebanyak satu kali.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/36987/KPU_Umumkan_DPT_Hasil_Perbaaikan

Awan Tag