Aku, Dunia, dan Akhiratku…

Posts tagged ‘MEGA-JK’

Mengapa Takut pada PKS ?

Wanandi: “The possibility that SBY will join with PKS makes us nervous. There is a lot of uncertainity around this. We don’t know if we can believe them.”

pksOleh: Sapto Waluyo (Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform)

Sebuah acara talk show di stasiun televisi berlangsung seru pasca Pemilu yang baru berlalu di Indonesia. Para pembicara berasal dari partai-partai besar peraih suara terbanyak: Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat yang tampil sebagai pemenang pemilu, Sumarsono (Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya yang sempat shock karena tergeser ke ranking kedua), dan Tjahjo Kumolo (Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang menempuh jalan oposisi). Narasumber keempat adalah seorang anak muda, doktor bidang teknik industry lulusan Graduate School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Mohammad Sohibul Iman, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Usai debat panas, Kumolo mendekati Iman dan berbisik: “Mas, bagaimana sikap teman-teman PKS terhadap PDIP? Posisi Hidayat Nur Wahid cukup berpengaruh di kalangan PDIP, dia menempati ranking kedua untuk mendampingi Ibu Mega.” Perbincangan intim itu tak pernah dilansir media manapun, meski publik mencatat Hidayat pernah diundang khusus dalam acara rapat kerja yang dihadiri pengurus dan kader PDIP se-Indonesia. Dua pekan setelah Pemilu, DPD PDIP Sulawesi Utara, yang berpenduduk mayoritas non-Muslim masih mengusulkan lima calon wakil presiden yang layak mendampingi Mega, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono, Prabowo Subianto, Akbar Tanjung, Hidayat Nur Wahid dan Surya Paloh (Republika, 21/4). Itu bukti kedekatan partai nasionalis sekuler dengan Islam, lalu mengapa selepas pemilu yang aman dan lancar, tersebar rumor sistematik bahwa partai Islam radikal (PKS) menjadi ancaman keutuhan nasional Indonesia?

logo-pksPartai Demokrat dan PKS sekali lagi membuat kejutan. Dalam Pemilu 2004, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina itu, hanya menempati urutan kelima dengan perolehan suara 7,5%. Sekarang mereka menempati tempat teratas dengan raihan suara lebih dari 20,6% menurut perhitungan suara sementara. Sementara PKS yang menempati ranking keenam pada Pemilu 2004 dengan suara 7,3% memang tak bertambah secara drastis, diperkirakan hanya meraih 8,2% suara, menurut tabulasi sementara Komisi Pemilihan Umum. Tapi, PKS dengan posisi keempat dalam pentas nasional menjadi Partai Islam terbesar di Indonesia. Inilah yang menjadi sumber kontroversi bagi sebagian pengamat Barat.

Bila kemenangan Partai Demokrat disambut meriah oleh media Barat, sehingga majalah Time berencana untuk memasukkan sosok SBY sebagai satu di antara 100 tokoh berpengaruh di dunia, maka kemunculan PKS dinilai negatif oleh penulis semisal Sadanand Dhume. Dalam Wall Street Journal Asia (15/4), Dhume menyatakan: “The most dramatic example of political Islam’s diminished appeal is the tepid performance of the Prosperous Justice Party (PKS), Indonesia’s version of the Muslim Brotherhood. PKS seeks to order society and the state according to the medieval precepts enshrined in shariah law.” Pandangan serupa diungkapkan Sara Webb dan Sunanda Creagh yang mengutip kekhawatiran pengusaha keturunan Cina, Sofjan Wanandi dan pengamat beraliran Muslim liberal, Muhammad Guntur Romli (Reuters, 26/4).

68294_kampanye_akbar_pks_thumb_300_2251Wanandi, pengusaha sekaligus pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), berkata terus terang: “The possibility that SBY will join with PKS makes us nervous. There is a lot of uncertainity around this. We don’t know if we can believe them.” Sedangkan, Romli menegaskan: “PKS have a conservative ideology but are portraying themselves as open and moderate because they are also pragmatic.” Kesangsian Wanandi dan Romli justru menimbulkan pertanyaan, karena mereka mungkin sudah membaca Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan yang dikeluarkan PKS setahun sebelum penyelenggaraan pemilu. Buku setebal 650 halaman itu menjelaskan segala langkah yang sudah, sedang dan akan dilakukan PKS untuk mewujudkan masyarakat madani yang maju dan sejahtera di Indonesia. Tak ada sedikitpun disebut ide Negara teokratis atau diskriminasi terhadap kaum minoritas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyediakan waktu khusus untuk menyimak platform PKS setebal 4,5 centimeter itu dan berkomentar, “Isinya cukup komprehensif seperti Garis-garis Besar Haluan Negara atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang disusun pemerintah meliputi seluruh aspek kehidupan Negara modern.” Prof. Jimly Ashiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menilai inisiatif PKS merupakan tradisi baru dalam dunia politik agar setiap partai menjelaskan agendanya ke hadapan publik secara transparan dan bertanggung-jawab. Sementara Prof. Azyumardi Azra, mantan Rektor Universitas Islam Negeri, memberikan apresiasi khusus karena PKS berani melakukan obyektivikasi terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Siapa yang harus kita percaya saat ini, pengusaha dan pengamat yang gelisah karena kepentingan pribadinya mungkin terhambat atau menteri dan pakar yang menginginkan perbaikan dalam kualitas pemerintahan di masa datang?

tifatul_sembiring1_080709Kehadiran partai Islam memang kerap memancing perhatian, tak hanya di Indonesia. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki yang secara harfiyah menyebut diri berideologi sekuler ternyata masih dicap sebagai kelanjutan dari partai fundamentalis Islam. Gerakan Hamas yang secara patriotik membuktikan diri berjuang sepenuhnya untuk kemerdekaaan nasional Palestina disalahpersepsikan sebagai ancaman perdamaian dunia. Perhatian publik semakin kritis setelah partai Islam berhasil memenangkan pemilu yang demokratis, dan berpeluang menjalankan pemerintahan. Stereotipe buruk kemudian disebarkan untuk menggambarkan partai Islam seperti virus flu yang berbahaya, dengan merujuk pengalaman di Aljazair, Sudan atau Pakistan.

Tapi, semua insinuasi itu tak berlaku di Indonesia karena partai Islam dan organisasi sosial-politik Islam yang lebih luas telah berurat-akar dalam sejarah dan memberi kontribusi kongkrit dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hanya orang bodoh yang tak tahu bahwa: organisasi modern yang pertama lahir di Indonesia adalah Serikat Dagang Islam (1905), partai politik yang pertama berdiri dan bersikap nonkooperasi terhadap penjajah Belanda adalah Syarikat Islam (1911), organisasi pemuda yang mendorong pertemuan lintas etnik dan daerah ialah Jong Islamienten Bond hingga terselenggaranya Sumpah Pemuda (1928), mayoritas perumus konstitusi dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (1945) adalah tokoh Islam, dan penyelamat Negara kesatuan Indonesia dari ancaman komunisme (1966) adalah organisasi pemuda dan mahasiswa Muslim nasionalis. Kekuatan Islam juga sangat berperan dalam mengusung gerakan reformasi di tahun 1998, tanpa meremehkan peran kelompok agama/ideologi lain.

pksbanner2Tak ada yang perlu ditakuti dari kiprah Partai Islam di masa lalu dan masa akan datang, termasuk dalam membentuk pemerintahan baru di Indonesia. Partai Islam memiliki agenda yang jelas untuk memberantas korupsi melalui reformasi birokrasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menekan angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga semangat “jihad” yang sering disalahtafsirkan itu, dalam konteks Indonesia modern bisa bermakna: perang melawan korupsi, kemiskinan dan pengangguran. Jika ada kelompok yang takut atau memusuhi Partai Islam, maka perlu diselidiki apakah mereka memiliki komitmen yang sama untuk membasmi korupsi, kemiskinan dan pengangguran? Membatasi, apalagi mengisolasi Partai Islam, hanya akan menambah panjang persoalan yang berkecamuk di negeri mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Partai Islam tak hanya mampu meraih dukungan yang cukup luas dalam pemilu, bahkan tokoh-tokohnya yang berusia relatif muda mulai mendapat kepercayaan pemilih. Exit poll yang digelar Lembaga Pengkajian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada tanggal 9 April menunjukkan bahwa pasangan Yudhoyono-Hidayat meraih suara 20,8 persen, mengungguli Yudhoyono-Jusuf Kalla yang meraih 16,3 persen, dan Yudhoyono-Akbar Tandjung yang hanya memperoleh 5,4 persen dukungan responden. Jika fakta elektabilitas yang tinggi ini masih diingkari, maka kecurigaan terhadap Partai Islam sungguh tak berdasar dan melawan kehendak rakyat yang menjadi inti demokrasi.

*) Center for Indonesian Reform (CIR), Gedung PP Plaza Lantai 3, Jalan TB Simatupang No. 57, Jakarta Timur Email: sapto.waluyo@gmail.com

Sumber : http://eramuslim.com/berita/laporan-khusus/mengapa-takut-pada-pks.htm

PKS Tak Gentar Koalisi 6 Parpol

INILAH.COM, Jakarta – Koalisi besar 6 parpol sedang dirumuskan. Ada Partai Golkar, PDIP, PAN, PPP, Gerindra, dan Hanura. Bila perolehan suara keenamnya digabung bisa menang jauh dari penggabungan suara Partai Demokrat, PKS, dan PKB. Namun PKS tidak gentar.

“Itu kan hanya suatu matematika angka. Seperti Pilpres 2004 itu suara dari pendukung SBY-JK sampai putaran kedua sekalipun tidak seimbang dengan suara Mega-Hasyim. Tapi Anda tahu kan bagaimana hasilnya,” ujar anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/4).

Berdasarkan penghitungan cepat, PD meraih 20,2% suara, PKS 7,7%, PKB 5,35% sehingga menjadi 33,25%. Sedangkan Golkar 14,55%, PDIP 14,4%, PAN 5,85%, PPP 5,2%, Gerindra 4,4%, Hanura 3,6% menjadi 48%.

“Tapi ini bukan terkait dengan beberapa partai yang berkoalisi. Tapi bagaimanakah kualitas dan elektabilitas calon-calon yang diajukan,” kata Hidayat yang juga mantan Presiden PKS ini. [sss]

Sumber : http://inilah.com/berita/politik/2009/04/29/102868/pks-tak-gentar-koalisi-6-parpol/

Enam Kandidat Kuat Cawapres Yudhoyono

sby-hnw1VIVanews –  Pengamat Politik dari Universitas Paramadhina, Bima Arya Sugiarto, mengatakan bila kelak Partai Demokrat tidak lagi berkoalisi dengan Partai Golkar maka tokoh nasional yang berpeluang mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono maju ke pemilihan presiden berasal dari tiga partai.

Tokoh dari tiga partai yang diperkirakan memiliki strum tinggi di Partai Demokrat adalah Hidayat Nur Wahid dan Tifatul Sembiring dari Partai Keadilan Sejahtera. Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan dari Partai Amanat Nasional adalah Soetrisno Bachir dan Hatta Radjasa.

“Dari sanalah Yudhoyono dapat mengambil calon pendampingnya. Tentunya dengan pertimbangan track record politik, pengalaman di parlemen dan partai,” kata Bima di Jakarta, Selasa 28 April 2009.

Kata Bima, Hidayat memiliki banyak pengalaman partai dan parlemen. Sedangkan Tifatul hanya berpengalaman mengelola partai.

Sedangkan Soetrisno Bachir dinilai kurang memiliki chemistry. Dia hanya mempunyai pengalaman di bidang partai. Di PAN, Bima menilai Hatta lebih layak karena dia memiliki pengalaman di panggung politik, parlemen dan kepartaian.

Sementara Muhaimin dan Lukman Edi, kata Bima, seandainya kelak dipilih Yudhoyono, hal itu lebih berdasarkan pertimbangan keamanan pemerintahan karena kedua tokoh partai itu, selama ini dikenal setia kepada Partai Demokrat.

Itulah sebabnya, Bima menyarankan kepada Yudhoyono untuk segera menentukan siapa nama calon wakilnya. Hal ini, kata Bima, untuk mengantisipasi politik pecah belah yang ditujukan kepada Partai Demokrat.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/53150-enam_kandidat_kuat_cawapres_yudhoyono

Pramono: Enam Partai Akan Sepakati Satu Nama

VIVAnews – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan dalam dua hari ke depan akan disepakati nama kandidat presiden dan wakil presiden untuk diusung ke bursa pemilihan presiden. Mereka yang dikatakan akan membuat kesepakatan itu adalah PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Gerindra, PPP, dan PAN.

“Mengenai siapa nama itu, juga akan diketahui satu atau dua hari ke depan,” kata Pramono usai pertemuan antara petinggi PDI Perjuangan dan Partai Golkar di Hotel Nikko, Jakarta Pusat, Selasa 28 April 2009.

Ditanya apakah telah tercapai kesepakatan koalisi antara enam partai itu, Pramono mengaku sampai sekarang ini belum ada koalisi resmi.

Kendati demikian, dia optimis partai-partai ini akan segera berkoalisi secara permanen, mengingat pemilihan presiden sudah tidak lama lagi.

Lebih lanjut Pramono mengatakan setelah terjadi pertemuan dengan petinggi Partai Golkar sore ini, rencana ke depan akan ada pertemuan lanjutan untuk mempertemukan seluruh ketua umum partai. “Kalau semuanya bisa bergabung maka ini menjadi kekuatan yang cukup luar biasa.”

Sebelum pertemuan itu, pengurus PDI Perjuangan Sabam Sirait mengatakan optimis koalisi keenam partai akan terjadi. “Koalisi pasti terjadi. Kalau calon presiden, ketua umum yang punya akan menentukan.”

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/53118-pramono__enam_partai_akan_sepakati_satu__nama

Mega Diberi Mandat Pilih Cawapres

55702_megawati_soekarnoputri_thumb_300_225VIVAnews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerahkan mandat kepada ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri, untuk memilih pendamping pada pemilihan presiden, Juli mendatang. Megawati juga diberi mandat untuk mengambil langkah strategis.

Demikian salah satu dari empat butir kesepakatan yang dihasilkan rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Jalan Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu 25 April 2009.

Selain itu, rakernas menyatakan, proses demokrasi telah menyimpang dari nilai luhur Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila. Hal itu ditunjukkan dengan pelaksanaan Pemilu legislatif yang carut marut.

“Tidak ada surat undangan dan terdapat pemilih yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT),” kata Sekretaris Jenderal PDIP, Pramono Anung, yang didampingi Megawati.

Carut marutnya Pemilu legislatif juga ditandai dengan tertukarnya sejumlah surat suara.

Rapat juga mendesak pemerintah (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan umum legislatif. “Kami juga bertekad memenangkan pilpres,” ujar dia.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/52391-mega_diberi_mandat_pilih_cawapres

PKS Tetapkan Koalisi dengan Demokrat & SBY

VIVAnews – Musyawarah Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera memutuskan untuk melanjutkan koalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus dengan Partai Demokrat dalam Pemilihan Presiden 2009. “PKS tidak lagi berkoalisi dengan SBY, tapi dengan Partai Demokrat dan SBY sekaligus,” kata Tifatul Sembiring, Ketua Tim Lima, tim lobi PKS untuk membangun koalisi.

PKS mengevaluasi, antara 2004-2009, PKS menjalin koalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pribadi. Untuk yang akan datang, PKS akan merekatkan hubungan dengan Demokrat yang berarti sekaligus dengan SBY yang merupakan Ketua Dewan Pembinanya.

“Ini merupakan hasil evaluasi Majelis Syura,” kata Tifatul yang memberikan jumpa pers usai mempresentasikan kegiatan Tim Lima di hadapan peserta Musyawarah Majelis Syura di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu 25 April 2009. Dengan merekatkan diri ke Demokrat, PKS bisa bertindak konsisten baik di pemerintahan maupun di parlemen.

Selain itu, Majelis Syura juga menekankan koalisi bukan pada pembagian kue kekuasaan semata. “Koalisi harus berdasarkan kesamaan platform,” kata Tifatul yang juga anggota Majelis Syura itu.

Sementara evaluasi terhadap koalisi PKS dengan SBY-Jusuf Kalla, Majelis Syura menyimpulkan ada beberapa kesepakatan yang terlaksana. “Namun ada hal-hal yang belum terlaksana,” kata Tifatul. Dan PKS pun belum memberi penilaian “dapat poin berapa atas koalisi kemarin.”

Keputusan Majelis Syura ini belum dirumuskan secara baku. Berdasarkan jadwal, Musyawarah Majelis Syura baru merinci dalam bentuk keputusan pada Minggu, 26 April besok.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/52364-pks_tetapkan_koalisi_dengan_demokrat___sby

PKS Dorong Pemerintah Tegas dan Jelas

“Selanjutnya, marilah kita menjaga barisan agar teguh dan kokoh, tidak terganggu oleh implikasi negatif dari ekses-ekses negatif dalam pelaksanaan Pemilu 2009,” katanya.

 

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ustadz Hilmi Aminudin menegaskan partainya konsisten tidak akan terseret dalam kisruh politik setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 dan akan mendorong satu pemerintahan yang tegas dan bersikap jelas kepada masyarakat.

“Negara jangan memberi kesan yang tidak jelas kepada bangsa dan umat. Karena itu, sikap pemerintah tidak boleh menimbulkan keraguan dan tafsir yang berbeda dan menyesatkan. Harus jelas,” tandasnya saat membuka Musyawarah Majelis Syura XI PKS di Hotel Bumi Karsa, Bidakara, Jakarta, Sabtu.

Pada musyawarah yang dihadiri 99 anggota Majelis Syura itu, Hilmi mengajak seluruh kader PKS untuk mensyukuri hasil yang diraih PKS dalam Pemilu 9 April.

“Selanjutnya, marilah kita menjaga barisan agar teguh dan kokoh, tidak terganggu oleh implikasi negatif dari ekses-ekses negatif dalam pelaksanaan Pemilu 2009,” katanya.

Ia juga meminta kader partainya untuk bersabar dan tetap mengokohkan jamaah, serta tidak terjebak tawaran, jabatan dan godaan fasilitas .

“Jangan pula memberikan loyalitas, simpati dan kecenderungan ke orang yang lalai dari mengingat Allah, karena bisa menyeret kita dalam kekacaubalauan yang kini nampak seusasi pemilu,” katanya lagi.

Hilmi berterima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada pengorbanan kader-kader PKS yang demikian besar namun belum diberi kesempatan menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun lembaga legislatif.

Musyawarah Majelis Syura PKS yang akan berakhir pada Minggu (26/4) siang mengagendakan dua hal penting, yaitu evaluasi pelaksanaan Pemilu 2009 dan penentuan koalisis partai ke depan.

Kecenderungan yang muncul di internal PKS sendiri adalah berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mengajukan Hidayat Nurwahid sebagai cawapres untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.

Sumber : http://pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=7271

Awan Tag