Aku, Dunia, dan Akhiratku…

Posts tagged ‘No 8 PKS’

PKS Menang, Uang Negara Aman

sumpah_pemuda2_copyMahfudz Siddiq mengatakan walaupun baru 45 anggota dewan dari PKS di parlemen pusat, namun Fraksi PKS merupakan penyetor uang gratifikasi terbesar.

 

PK-Sejahtera Online: Di tengah sengatan terik matahari, ribuan kader dan simpatisan PKS Kota Batam tidak bergeser mengikuti serangkaian acara kampanye perdana yang dipusatkan di Lapangan Parkir Temenggung Abdul Jamal pada Kamis (26/3).

Suara takbir ‘Allahu Akbar’ dijadikan kata sambutan untuk konvoi massa tiap Kecamatan yang memasuki lokasi acara secara bergelombang. Massa kemudian dibakar semangatnya oleh lantunan grup Nasyid Izzatul Islam bersama para orator yang mengambil tema tentang reformasi dewan, korupsi dan trafficking.

Dalam orasinya, Mahfudz Siddiq mengatakan walaupun baru 45 anggota dewan dari PKS di parlemen pusat, namun Fraksi PKS merupakan penyetor uang gratifikasi terbesar. “PKS mengembalikan uang gratifikasi sebesar Rp1,9 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, terang Mahfudz yang disambut pekikan takbir massa
Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menerangkan, jika dengan 45 wakil rakyat saja mampu mengembalikan uang gratifikasi terbesar, maka Insya Allah jika anggota parlemen PKS berjumlah 20 persen maka pasti akan lebih banyak lagi uang negara yang diselamatkan dan disalurkan sesuai keperuntakannya.

logo-pks“Maka jangan salah pilih. Jika ingin negara aman dari korupsi, PKS adalah pilihan yang sudah terbukti”, seru Ketua Tim Operasi Tim Pemenangan Pemilu Nasional ini
Senada dengan Mahfudz, Shohibul Iman pun menyoroti bobroknya moralitas anggota dewan. Capres PKS ini mengatakan target nasional PKS untuk 2009 adalah 20 persen, untuk itu jika ingin mewujudkan parlemen yang berkualitas, maka jangan ragu untuk memilih PKS nomor delapan, ujarnya.

Dalam orasinya, Abdul Rahman, Lc mengatakan ”Koruptor itu tak lebih daripada teroris”. Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepri ini menerangkan, prilaku koruptor itu menghancurkan dan merugikan banyak orang. Koruptor itu juga menghancurkan tatanan ekonomi yang mengakibatkan rakyat banyak dirugikan oleh segelintir orang. “Maka yang paling pas, hukuman bagi para koruptor adalah seumur hidup”.

Caleg DPR RI, Herlini Amran, menyoroti parahnya kasus trafficking. Menurutnya Indonesia adalah sarang terbesar kasus penjualan perempuandan anak-anak. Dan Kepri adalah lumbung trafficking.

Perempuan dan anak-anak adalah aset besar negeri ini. Maka tidak ada alasan bagi setiap warga bangsa ini untuk memerangi bahaya trafficking. “Tidak ada alasan lain, kecuali mendukung setiap upaya pemberdayaan perempuan seutuhnya lahir dan batin, dunia dan akhirat. “Hidup Perempuan”, tutupnya.

Sumber : http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=7120

Iklan

Kampanye PKS Tanpa Goyang Erotis

logo_82Walaupun tidak dihiasi dengan goyangan erotis namun kampanye PKS tetap ramai massa. Mereka tetap antusias mengikuti kampanye sampai selesai.

PK-Sejahtera Online: Hampir setiap kampanye yang diadakan partai selalu dihiasi dengan goyangan erotis untuk menghibur massa yang datang. Dan ini sangat berbahaya bagi anak-anak yang ikut menyaksikan goyangan erotis.

Namun PKS dalam kampanye nasional di Muara Enim dan Prabumulih, Sumatera Selatan tampil beda. Kampanye yang mangangkat tema ‘Kampanye Reformasi Untuk DPR Bersih’ bebas dari hiburan goyang erotis. Sebuah kampanye yang beda dan mendidik.

Kampanye partai berlambang bulan sabit kembar itu hanya diwarnai dengan hiburan musik Nasyid dan band nasional. Bahkan Partai yang diketuai oleh Tifatul Sembiring ini mengadakan konvoi kendaraan bermotor. Dan peminatnya cukup besar, Acap kali kegiatan sosial selalu menyertai kampanye PKS yang dilakukan kader untuk mensosialisasikan partai. Ini adalah sebuah prestasi buat PKS.

Walaupun tidak dihiasi dengan goyangan erotis namun kampanye PKS tetap ramai massa. Mereka tetap antusias mengikuti kampanye sampai selesai. “ Sangat menghibur. PKS memang partai keren sekali,” ucap Kiki, seorang mahasiswi memuji kampanye PKS.

Kampanye PKS ini seharusnya menjadi contoh buat kampanye partai lain. Supaya hiburan yang menampilkan goyangan erotis dikurangi bahkan dihilangkan saja. Karena itu sangat berbahaya dan tidak mendidik buat anak-anak yang sering ikut kampanye. (pks sulsel)

Sumber : http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=7122

Perkara Suap/Gratifikasi Abdul Hadi Djamal

pks-no-83Masyarakat agar tahu lebih rinci bahwa AHD menerima uang bukan berasal dari Dana Anggaran Stimulus, tetapi uang dari Hontjo. Dengan demikian tidak terjadi opini public yang menghubungkan Rama atau PKS dengan penggunaan Dana Anggaran Stimulus apalagi kaitannya dengan Rencana Haram Hontjo.

 

PK-Sejahtera Online: Sehubungan dengan fitnah yang menimpa Anggota Fraksi PKS Rama Pratama yang mana dia dikait-kaitkan dengan kasus suap Abdul Hadi Djamal, maka yang bersangkutan memberikan bayan (penjelasan)resmi. Berikut bayan Rama Pratama agar seluruh kader, simpatisan dan masyarakat luas memahami duduk perkara dengan semestinya.

Bahwa Abdul Hadi Djamal (AHD) tertangkap tangan oleh KPK RI menerima uang suap/gratifikasi sebesar US$ 90 ribu dan Rp 54,5 juta  pada tanggal 2 Maret 2009 dari pengusaha bernama Hontjo agar dapat diikursertakan dalam proyek dari dana anggaran stimulus untuk wilayah Indonesia Timur (selanjutnya disebut “Dana Stimulus”).

Kemudian AHD usai pemeriksaan di KPK memberikan keterangan kepada pers yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Rama Pratama yang mengusulkan kenaikan Dana Stimulus dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12 ,2 triliun;

– Rama Pratama ikut menghadiri pertemuan pembahasan kenaikan Dana Stimulus di Hotel Ritz Carlton yang selanjutnya ia koreksi menjadi di Hotel Four Seasons

– Mendeskreditkan PKS sebagai partai bersih.

– Ketika ditanya apakah Rama menerima uang dijawab tidak tahu tapi dia menyebutkan Jhonny Allen Marbun telah menerima uang Rp 1 milyar.

– dan lain sebagainya

Bahwa pernyataan-pernyataan AHD tersebut kemudian menjadi opini publik yang menyudutkan Rama Pratama dan Partai Keadilan Sejahtera, maka bersama ini saya sampaikan bayan sebagai berikut:

1. Perkara AHD yang saat ini diperiksa oleh KPK adalah perkara penerimaan uang suap/gratifikasi bukan perkara tentang penyimpangan atau korupsi penggunaan uang anggaran Dana Stimulus.

2. Jika dirunut ke belakang sebelum terjadinya penangkapan AHD tersebut, secara logis tentu ada pembicaraan-pembicaraan/pertemuan- pertemuan sebelumnya antara AHD, Damayanti, Staf Dephub, dan Hontjo (pengusaha) untuk mematangkan rencana haram agar Konco dapat menjadi peserta tender (“Rencana Haram Hontjo”). Dengan demikian perlu ditemukan bukti tentang apakah Rama ikut serta atau hadir dalam pertemuan-pertemuan antara AHD, Damayanti, dan Hontjo atau bukti ada keterlibatan Rama. MINIMAL KOMUNIKASI PER TELEPON kepada mereka yang membahas Rencana Haram Konco.

UNTUK ITU RAMA BERSEDIA MEMBERIKAN KESAKSIAN DI LEMBAGA PENYIDIKAN DAN PERADILAN APA PUN TENTANG KETERLIBATAN RAMA DENGAN RENCANA HARAM HONTJO TERSEBUT DAN SIAP DIKONFRONTIR.

3. Bahwa kemudian akibat ucapan-ucapan AHD melalui pers yang menyeret-nyerat Rama dan PKS ke dalam perkara suap/gratifikasi tersebut, terlanjur terbentuk opini publik di mana Rama dan PKS seolah-olah ikut andil atau terlibat dalam perkara suap/gratifikasi tersebut.

Padahal sepanjang pemberitaan yang kami kumpulkan dari berbagai media massa cetak maupun elektronik tidak ada pemberitaan hal-hal sbb:

(i) tidak ada satu pun pemberitaan yang menjelaskan tentang keterkaitan/hubungan antara dana anggaran stimulus yang dibahas di DPR dengan kasus uang suap/gratatifikasi AHD dari Hontjo.

Masyarakat agar tahu lebih rinci bahwa AHD menerima uang bukan berasal dari Dana Anggaran Stimulus, tetapi uang dari Hontjo. Dengan demikian tidak terjadi opini public yang menghubungkan Rama atau PKS dengan penggunaan Dana Anggaran Stimulus apalagi kaitannya dengan Rencana Haram Hontjo.

(ii) tidak ada pemberitaan yang mendalam antara (peran) Rama dengan uang suap/gratifikasi yang diterima oleh AHD dari Hontjo. Tetapi yang yang ada adalah AHD meminta Rama untuk beristghfar sehingga seolah- olah memaksa publik mempersepsi Rama ikut serta menikmati uang suap/gratifikasi dari Hontjo atau setidak-tidaknya menikmati hasil pelaksanaan penggunaan Dana Stimulus. Ada ruang yang disediakan pers di antara potongan-potongan ucapan tendensius AHD tersebut. Dengan adanya ruang kosong tersebut publik bisa memberikan penilaian masing-masing. Tentu hal ini sangat merugikan dan mencemarkan nama baik Rama dan PKS.

Pers juga memberitakan ucapan AHD yang menyatakan Rama sebagai inisiator kenaikan dana anggaran stimulus dari Rp 10,2 T menjadi Rp 12,2 T seolah-olah ada kepentingan pribadi Rama atau PKS dibalik usulan kenaikan anggaran tersebut. Padahal yang sebenarnya Rama mengingatkan kepada anggota panitia Anggaran Stimulus untuk tidak dengan mudah menaikan anggaran mengingat hal tersebut bisa menyebabkan defisit. ATAS HAL INI RAMA MEMPUNYAI BUKTI KUAT BERUPA NOTULENSI RAPAT. DENGAN DEMIKIAN BOHONG DAN FITNAH BESAR APA-APA YANG DIUCAPAKAN AHD.

(iii) Pemberitaan pers tampak tidak berimbang atas ucapan-ucapan AHD yang mengatakan Rama ikut dalam pertemuan-pertemuan informal Ritz Carlton tetapi di koreksi menjadi di Four Seasons dan ada bukti CCTV.

Pemberitaan-pemberitaan tersebut di atas dapat menimbulkan persepsi bahwa Rama atau PKS ikut serta / terlibat dalam pertemuan-pertemuan informal yang mematangkan Rencana Haram Hontjo atau setidaknya ikut serta dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Stimulus diluar kapasitasnya sebagai anggota DPR. RAMA SELALU HADIR DALAM RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN DANA STIMULUS SECARA KOLEKTIF BERSAMA-SAMA DENGAN ANGGOTA DARI SEMUA FRAKSI dan tidak pernah secara parsial membahas permufakatan-permufakatan untuk mencari keuntungan dari pelaksanaan penggunanan Dana Stimulus untuk kepentingan pribadi/partai. Sehingga tidak ada hubungannya sama sekali antara Rama atau PKS dengan pelaksanaan Dana Stimulus.

JIKA MEMANG AHD INGIN MENGHUBUNG-HUBUNGKANNYA MAKA DIA HARUS MEMPUNYAI BUKTI-BUKTI SEPERTI NOTULENSI ATAU MINIMAL PERCAKAPAN TELEPON YANG MEMBUKTIKAN ADANYA KEIKUTSERTAAN/KETERLIBATAN SAYA DILUAR KAPASITAS SEBAGAI ANGGOTA DPR DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN STIMULUS. BUKAN DENGAN UCAPAN-UCAPAN TENDENSIUS KEPADA PERS TENTANG RAMA HADIR DALAM RAPAT INFORMAL DI RITZ CARLTON ATAU DI FOUR SEASONS. JIKA MENGGUNAKAN NALAR YANG SEHAT, BILA PUN SAYA HADIR DI RITZ CARLTON/FOUR SEASONS ADA DALAM REKAMAN CCTV, BELUM DAPAT MENYIMPULKAN SAYA IKUT SERTA DALAM PERKARA SUAP/GRATIFIKASI INI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA, MENCARI KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA STIMULUS.

SAYA SAMA SEKALI TIDAK PERNAH IKUT PEMBAHASAN ATAU PERMUFAKATAN BERSAMA-SAMA DENGAN ANGGOTA DPR LAIN ATAU PIHAK-PIHAK LAIN DILUAR KAPASITAS SEBAGAI ANGGOTA DPR UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA STIMULUS, BAIK DI DALAM MAUPUN LUAR GEDUNG DPR.

4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu yang juga diseret masuk ke kasus ini oleh AHD , telah menyampaikan secara lengkap tentang masalah ini. Intinya bahwa pertemuan antara perwakilan pemerintah dengan seluruh fraksi yang tergabung dalam Panitia Anggaran DPR , TIDAK ADA KAITANNYA dengan kasus tertangkap tangannya AHD. Menurut Anggito, adalah TIDAK RELEVAN mengaitkan pertemuan tersebut dengan kasus suap AHD.

5. Saya menyimpulkan dari bayan-bayan di atas bahwa ucapan-ucapan AHD tidak mempunyai dasar sama sekali apalagi bukti yang dapat menyeret-nyeret saya dan PKS kedalam perkara suap/gratifikasi yang sedang di sidik KPK. Jika memang AHD atau KPK mendapatkan bukti-bukti yang relevan dengan keterlibatan saya dalam perkara suap/gratifikasi ini atau setidak-tidaknya bukti keterlibatan diluar kapasitas saya sebagai anggota DPR mencari keuntungan dari pelaksanaan penggunaan Dana Stimulus, maka saya bersedia diperiksa dan mempertanggungjawabkannya.

6. Saat ini saya sudah didampingi Tim Pengacara dalam menghadapi kasus ini. Saya siap jika KPK akan meminta keterangan. Juga sudah siap bersaksi di pengadilan jika diperlukan nanti. Saya tegaskan bahwa saya tidak terlibat, tidak mengetahui dan tidak menerima suap terkait kasus tertangkapnya AHD.

Demikianlah Bayan ini kami uriakan untuk diketahui dan dipelajari. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

 

Hormat kami,

 

Rama Pratama

Sumber : http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=7111

Berikut Jadwal Kampanye Parpol di Jakarta

JAKARTA – Kampanye terbuka tinggal menghitung hari. Sejumlah persiapan partai politik semakin hari semakin dipersiapkan. Komisi Pemilihan Umum pun sudah sibuk membagi jadwal kampanye. Bagaimana dengan jadwal kampanye di Jakarta?

Berikut data yang diterima okezone dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Jumat (13/3/2009):

Senin, 16 Maret: Kampanye damai
Selasa, 17 Maret: PKPB, PPPI, Partai Republikan, Partai Golkar
Rabu, 18 Maret: PPRN, PIB, Partai Pelopor, PPP
Kamis, 19 Maret: Partai Barnas, PKPI, PDS, PNBKI
Jumat, 20 Maret: PKS, Partai kedaulatan, PP, PD
Sabtu, 21 Maret: Gerindra, PAN, PBR, PKNU
Minggu, 22 Maret: PKB, PNI Marjaenis, PKDI
Senin, 23 Maret: PPD, PPI, PBB, PIS
Selasa, 24 Maret: PDP, PKP, PDI-P
Rabu, 25 Maret: PMB, PPDI
Kamis, 26 Maret: Hanura, PD, PIS
Jumat, 27 Maret: PKPB, PPDK, Republikan
Sabtu, 28 Maret: PPPI, PPRN, Partai Pelopor, Golkar
Minggu, 29 Maret: Partai Barnas, PIB, PPP, PDS
Senin, 30 Maret: PKPI, PKS, PNI Marhaenis, PNBKI
Selasa, 31 Maret: Gerindra, PAN, PBR, PD
Rabu, 1 April: Partai Kedaulatan, PPD, PP
Kamis, 2 April: PKB, PPI, PBB, PKDI
Jumat, 3 April: PDP
Sabtu, 4 April: PKP, PMB PDI-P
Minggu, 5 April: Hanura, PPDI, PPDK

Sumber : http://pemilu.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/03/13/267/200976/berikut-jadwal-kampanye-parpol-di-jakarta

Awan Tag