Aku, Dunia, dan Akhiratku…

Posts tagged ‘rama pratama’

Perkara Suap/Gratifikasi Abdul Hadi Djamal

pks-no-83Masyarakat agar tahu lebih rinci bahwa AHD menerima uang bukan berasal dari Dana Anggaran Stimulus, tetapi uang dari Hontjo. Dengan demikian tidak terjadi opini public yang menghubungkan Rama atau PKS dengan penggunaan Dana Anggaran Stimulus apalagi kaitannya dengan Rencana Haram Hontjo.

 

PK-Sejahtera Online: Sehubungan dengan fitnah yang menimpa Anggota Fraksi PKS Rama Pratama yang mana dia dikait-kaitkan dengan kasus suap Abdul Hadi Djamal, maka yang bersangkutan memberikan bayan (penjelasan)resmi. Berikut bayan Rama Pratama agar seluruh kader, simpatisan dan masyarakat luas memahami duduk perkara dengan semestinya.

Bahwa Abdul Hadi Djamal (AHD) tertangkap tangan oleh KPK RI menerima uang suap/gratifikasi sebesar US$ 90 ribu dan Rp 54,5 juta  pada tanggal 2 Maret 2009 dari pengusaha bernama Hontjo agar dapat diikursertakan dalam proyek dari dana anggaran stimulus untuk wilayah Indonesia Timur (selanjutnya disebut “Dana Stimulus”).

Kemudian AHD usai pemeriksaan di KPK memberikan keterangan kepada pers yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Rama Pratama yang mengusulkan kenaikan Dana Stimulus dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12 ,2 triliun;

– Rama Pratama ikut menghadiri pertemuan pembahasan kenaikan Dana Stimulus di Hotel Ritz Carlton yang selanjutnya ia koreksi menjadi di Hotel Four Seasons

– Mendeskreditkan PKS sebagai partai bersih.

– Ketika ditanya apakah Rama menerima uang dijawab tidak tahu tapi dia menyebutkan Jhonny Allen Marbun telah menerima uang Rp 1 milyar.

– dan lain sebagainya

Bahwa pernyataan-pernyataan AHD tersebut kemudian menjadi opini publik yang menyudutkan Rama Pratama dan Partai Keadilan Sejahtera, maka bersama ini saya sampaikan bayan sebagai berikut:

1. Perkara AHD yang saat ini diperiksa oleh KPK adalah perkara penerimaan uang suap/gratifikasi bukan perkara tentang penyimpangan atau korupsi penggunaan uang anggaran Dana Stimulus.

2. Jika dirunut ke belakang sebelum terjadinya penangkapan AHD tersebut, secara logis tentu ada pembicaraan-pembicaraan/pertemuan- pertemuan sebelumnya antara AHD, Damayanti, Staf Dephub, dan Hontjo (pengusaha) untuk mematangkan rencana haram agar Konco dapat menjadi peserta tender (“Rencana Haram Hontjo”). Dengan demikian perlu ditemukan bukti tentang apakah Rama ikut serta atau hadir dalam pertemuan-pertemuan antara AHD, Damayanti, dan Hontjo atau bukti ada keterlibatan Rama. MINIMAL KOMUNIKASI PER TELEPON kepada mereka yang membahas Rencana Haram Konco.

UNTUK ITU RAMA BERSEDIA MEMBERIKAN KESAKSIAN DI LEMBAGA PENYIDIKAN DAN PERADILAN APA PUN TENTANG KETERLIBATAN RAMA DENGAN RENCANA HARAM HONTJO TERSEBUT DAN SIAP DIKONFRONTIR.

3. Bahwa kemudian akibat ucapan-ucapan AHD melalui pers yang menyeret-nyerat Rama dan PKS ke dalam perkara suap/gratifikasi tersebut, terlanjur terbentuk opini publik di mana Rama dan PKS seolah-olah ikut andil atau terlibat dalam perkara suap/gratifikasi tersebut.

Padahal sepanjang pemberitaan yang kami kumpulkan dari berbagai media massa cetak maupun elektronik tidak ada pemberitaan hal-hal sbb:

(i) tidak ada satu pun pemberitaan yang menjelaskan tentang keterkaitan/hubungan antara dana anggaran stimulus yang dibahas di DPR dengan kasus uang suap/gratatifikasi AHD dari Hontjo.

Masyarakat agar tahu lebih rinci bahwa AHD menerima uang bukan berasal dari Dana Anggaran Stimulus, tetapi uang dari Hontjo. Dengan demikian tidak terjadi opini public yang menghubungkan Rama atau PKS dengan penggunaan Dana Anggaran Stimulus apalagi kaitannya dengan Rencana Haram Hontjo.

(ii) tidak ada pemberitaan yang mendalam antara (peran) Rama dengan uang suap/gratifikasi yang diterima oleh AHD dari Hontjo. Tetapi yang yang ada adalah AHD meminta Rama untuk beristghfar sehingga seolah- olah memaksa publik mempersepsi Rama ikut serta menikmati uang suap/gratifikasi dari Hontjo atau setidak-tidaknya menikmati hasil pelaksanaan penggunaan Dana Stimulus. Ada ruang yang disediakan pers di antara potongan-potongan ucapan tendensius AHD tersebut. Dengan adanya ruang kosong tersebut publik bisa memberikan penilaian masing-masing. Tentu hal ini sangat merugikan dan mencemarkan nama baik Rama dan PKS.

Pers juga memberitakan ucapan AHD yang menyatakan Rama sebagai inisiator kenaikan dana anggaran stimulus dari Rp 10,2 T menjadi Rp 12,2 T seolah-olah ada kepentingan pribadi Rama atau PKS dibalik usulan kenaikan anggaran tersebut. Padahal yang sebenarnya Rama mengingatkan kepada anggota panitia Anggaran Stimulus untuk tidak dengan mudah menaikan anggaran mengingat hal tersebut bisa menyebabkan defisit. ATAS HAL INI RAMA MEMPUNYAI BUKTI KUAT BERUPA NOTULENSI RAPAT. DENGAN DEMIKIAN BOHONG DAN FITNAH BESAR APA-APA YANG DIUCAPAKAN AHD.

(iii) Pemberitaan pers tampak tidak berimbang atas ucapan-ucapan AHD yang mengatakan Rama ikut dalam pertemuan-pertemuan informal Ritz Carlton tetapi di koreksi menjadi di Four Seasons dan ada bukti CCTV.

Pemberitaan-pemberitaan tersebut di atas dapat menimbulkan persepsi bahwa Rama atau PKS ikut serta / terlibat dalam pertemuan-pertemuan informal yang mematangkan Rencana Haram Hontjo atau setidaknya ikut serta dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Stimulus diluar kapasitasnya sebagai anggota DPR. RAMA SELALU HADIR DALAM RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN DANA STIMULUS SECARA KOLEKTIF BERSAMA-SAMA DENGAN ANGGOTA DARI SEMUA FRAKSI dan tidak pernah secara parsial membahas permufakatan-permufakatan untuk mencari keuntungan dari pelaksanaan penggunanan Dana Stimulus untuk kepentingan pribadi/partai. Sehingga tidak ada hubungannya sama sekali antara Rama atau PKS dengan pelaksanaan Dana Stimulus.

JIKA MEMANG AHD INGIN MENGHUBUNG-HUBUNGKANNYA MAKA DIA HARUS MEMPUNYAI BUKTI-BUKTI SEPERTI NOTULENSI ATAU MINIMAL PERCAKAPAN TELEPON YANG MEMBUKTIKAN ADANYA KEIKUTSERTAAN/KETERLIBATAN SAYA DILUAR KAPASITAS SEBAGAI ANGGOTA DPR DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN STIMULUS. BUKAN DENGAN UCAPAN-UCAPAN TENDENSIUS KEPADA PERS TENTANG RAMA HADIR DALAM RAPAT INFORMAL DI RITZ CARLTON ATAU DI FOUR SEASONS. JIKA MENGGUNAKAN NALAR YANG SEHAT, BILA PUN SAYA HADIR DI RITZ CARLTON/FOUR SEASONS ADA DALAM REKAMAN CCTV, BELUM DAPAT MENYIMPULKAN SAYA IKUT SERTA DALAM PERKARA SUAP/GRATIFIKASI INI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA, MENCARI KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA STIMULUS.

SAYA SAMA SEKALI TIDAK PERNAH IKUT PEMBAHASAN ATAU PERMUFAKATAN BERSAMA-SAMA DENGAN ANGGOTA DPR LAIN ATAU PIHAK-PIHAK LAIN DILUAR KAPASITAS SEBAGAI ANGGOTA DPR UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA STIMULUS, BAIK DI DALAM MAUPUN LUAR GEDUNG DPR.

4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu yang juga diseret masuk ke kasus ini oleh AHD , telah menyampaikan secara lengkap tentang masalah ini. Intinya bahwa pertemuan antara perwakilan pemerintah dengan seluruh fraksi yang tergabung dalam Panitia Anggaran DPR , TIDAK ADA KAITANNYA dengan kasus tertangkap tangannya AHD. Menurut Anggito, adalah TIDAK RELEVAN mengaitkan pertemuan tersebut dengan kasus suap AHD.

5. Saya menyimpulkan dari bayan-bayan di atas bahwa ucapan-ucapan AHD tidak mempunyai dasar sama sekali apalagi bukti yang dapat menyeret-nyeret saya dan PKS kedalam perkara suap/gratifikasi yang sedang di sidik KPK. Jika memang AHD atau KPK mendapatkan bukti-bukti yang relevan dengan keterlibatan saya dalam perkara suap/gratifikasi ini atau setidak-tidaknya bukti keterlibatan diluar kapasitas saya sebagai anggota DPR mencari keuntungan dari pelaksanaan penggunaan Dana Stimulus, maka saya bersedia diperiksa dan mempertanggungjawabkannya.

6. Saat ini saya sudah didampingi Tim Pengacara dalam menghadapi kasus ini. Saya siap jika KPK akan meminta keterangan. Juga sudah siap bersaksi di pengadilan jika diperlukan nanti. Saya tegaskan bahwa saya tidak terlibat, tidak mengetahui dan tidak menerima suap terkait kasus tertangkapnya AHD.

Demikianlah Bayan ini kami uriakan untuk diketahui dan dipelajari. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

 

Hormat kami,

 

Rama Pratama

Sumber : http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=7111

Kampanye Terbuka, PKS Kerahkan Ratusan Ribu Massa

PKS menurunkan lebih kurang 50 ribu massa di setiap titik-titik kampanye. Sehingga tak kurang 250ribu massa PKS tumpah ruah di seluruh penjuru kota Jakarta.

pksbanner2PK-Sejahtera Online: Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Selatan mengerahkan lebih dari 50 ribu kader dan simpatisan PKS, dalam kampanye terbuka di Lapangan Bola Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum’at (20/3) pukul 13.00.

Selain di Jakarta Selatan, pada hari yang sama juga digelar kampanye PKS di Jakarta Timur di lapangan WIKA Klender, Jakarta Utara di Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Sementara untuk Jakarta Barat di laksanakan di Lapangan BDN (Bank Dagang Negara), Pesing, dan Jakarta Pusat dipusatkan di Gedung Olah Raga (GOR) Johar Baru.

PKS menurunkan lebih kurang 50 ribu massa di setiap titik-titik kampanye. Sehingga tak kurang 250ribu massa PKS tumpah ruah di seluruh penjuru kota Jakarta.

Di Jakarta Selatan, tampil sebagai juru kampanye, Ketua MPR RI DR. Hidayat Nurwahid, Ketua DPW PKS DKI Jakarta IR. Triwisaksana M.Sc., dan Ketua DPD PKS Jakarta Selatan Drs. Khoiruddin, M.Sc. 

Dalam orasinya, Khoiruddin meminta masyarakat Jakarta Selatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif 9 April mendatang. Ia juga mengajak masyarakat untuk memilih PKS, karena anggota legislatif PKS terbukti bebas dari korupsi dan selalu menampilkan etika berpolitik yang santun.

Lebih lanjut Khoiruddin, mengatakan meski Kampanye PKS jatuh pada hari kerja, hal ini tidak menyurutkan semangat para kader dan simpatisan PKS untuk hadir.

“Kampanye PKS selalu dibanjiri lautan massa. Hal ini sebagai bukti bahwa kader dan simpatisan PKS memiliki militansi yang tinggi untuk menjadikan PKS sebagai partai pemenang di Jakarta Selatan,” ungkapnya semangat.

Selain orasi, acara juga diramaikan dengan penampilan Lenong Betawi dan parade musik. Dan untuk lebih mensosialisasikan tata cara pencontrengan, juga digelar simulasi pencontrengan surat suara raksasa oleh Hidayat.

Untuk menghindari terjadinya kemacetan di wilayah tersebut, panitia telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat. Selain itu, juga dipasang spanduk pemberitahuan pelaksanaan kampanye di jalan-jalan menuju lokasi acara.

Sumber : http://www.pk-sejahtera.org/v2/index.php?op=isi&id=7076

Somasi Abdul Hadi, Rama Siapkan 13 Pengacara

gambar_berita_567_1112421391JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rama Pratama menyiapkan 13 pengacara untuk mensomasi Abdul Hadi Djamal, yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus suap dana stimulus pengembangan fasilitas bandara dan dermaga di Indonesia Timur. 

Surat somasi ini dikirimkan hari ini ke kediaman Abdul Hadi Djamal di Jalan Jati II Nomor 5 Perumahan Era Mas 2000, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta.
Surat somasi ini ditandatangani oleh tiga dari 13 kuasa hukum tersebut yaitu Zulpadli SH, Hamzah Fansyuri SH, dan Handoyo Prihatanto SH. Somasi ini dilayangkan sehubungan dengan tuduhan Abdul Hadi kepada Rama atas keterlibatannya dalam kasus suap dana stimulus pengembangan fasiltas dermaga dan bandara di Indonesia timur.
rama-pratamaKetua Tim Pembela Hukum Rama Pratama Zulpadli mengatakan, seperti yang pernah dilansir salah satu media cetak pada 18 Maret 2009 di halaman muka, dimana Abdul Hadi menyebut Rama ikut hadir dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton. 
Dalam pertemuaan itu, Rama disebutkan sebagai inisiator kenaikan dana stimulus dari Rp10,2 triliun menjadi Rp12,2 triliun. Dan saat ditanya kenapa yang disebut dari fraksi PKS, Abdul Hadi menyatakan karena selama ini mereka (PKS) selalu mengklaim dirinya bersih.
Dari dasar itu, tim kuasa hukum Rama menolak dengan tegas tentang pernyataan Abdul Hadi yang menyebutkan kliennya hadir dalam pertemuan itu. Bahwa yang sebenarnya, Rama tidak pernah menghadiri rapat atau pertemuan apa pun di Hotel Ritz Carlton yang berkaitan dengan pembahasan kasus Abdul Hadi, apalagi dinyatakan Rama sebagai inisiator kenaikan dana stimulus.
“Ucapan ucapan Abdul Hadi jauh dari kebenaran dan penuh dengan kebohongan-kebohangan. Akibanya, ucapatan Abdul Hadi telah menjatuhkan martabat dan telah mencemarkan nama baik Rama dan seluruh keluarganya,” tandas Zulpadli dalam rilis yang diterima okezone, Kamis (19/3/2009).
Menurut dia, Rama selaku anggota Fraksi PKS menolak dengan tegas tentang ucapan Abdul Hadi yang menyebutkan selama ini fraksi PKS mengkalim dirinya bersih. 
Abdul Hadi sebagai anggota DPR jelas mengetahui semua fraksi di DPR terlibat dalam pembahasan kebijakan stimulus sektor riil sesuai dengan tugas panitia anggaran. Artinya, PKS bukanlah partai yang signifikan untuk dikaitkan dalam perkara yang menimpa Hadi Djamal.
Dengan demeikian ucapan Abdul Hadi dinilai sebagai rangkaian ucapan yang insinuatif kepada PKS, secara sengaja diucapkan kepada wartawan dengan upaya untuk menyebarkan kebencian kepada PKS di masyarakat sehingga mencermarkan nama baik dan martabat PKS.
Berdasarkan hal itu, kata Zulpadli, dengan surat somasi ini meminta kepada Abdul Hadi agar dalam dalam waktu 2×24 jam terhitung sejak hari ini mencabut ucapan, perkataan dihadapan masyarakat luas baik di media cetak maupun elektronik.
Apalbila tidak diindahkan surat semasi tersebut maka Rama dan tim pembela hukumnya, akan mengajukan gugatan perdata atas ganti rugi  materi yang diderita Rama. Juga akan mengajukan laporan pidana ke Markas Besar Polri atau kantor polisi setempat berdasarkan pasal 310 dan atau 311 KUHP.

Awan Tag