Aku, Dunia, dan Akhiratku…

Posts tagged ‘RI1’

Pendamping Yudhoyono Harus Bebas KKN

sby2VIVAnews – Calon Presiden Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mendambakan calon pendampingnya dalam pemilihan presiden 2009 memenuhi lima kriteria yakni harus memiliki integritas kepribadian yang baik, punya kapabilitas, loyal, diterima masyarakat, dan mengokohkan koalisi.

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengadakan simulasi untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang kriteria terpenting yang harus dimiliki calon pendamping Yudhoyono. “Ternyata yang jadi pilihan masyarakat adalah bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Kepala Divisi Penelitian LP3ES, Fajar Nursahid di Audiotorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta, Kamis 30 April 2009.

Berikut kriteria utama cawapres Yudhoyono berdasarkan survei pada 1.118 responden:

1. Bersih dari KKN, 39,8 persen
2. Akseptabilitas, 25,2 persen
3. Pengalaman dalam pemerintahan, 14,3 persen
4. Berasal dari profesional, 9,1 persen
5. Loyal pada presiden, 7,9 presidem persen
6. Tak menimbulkan konflik di partainya, 2,3 persen
7. Berasal dari parpol, 1,4 persen

59834_susilo_bambang_yudhoyono_dan_hidayat_nur_wahid_thumb_300_2252Hasil penelitian LP3ES menunjukan figur Yudhoyono masih tinggi elektabilitasnya. Sebanyak 71,6 persen responden memilih Yudhoyono, sementara pesaing terdekat Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri dipilih 5,2 persen. “Jusuf Kalla dipilih 3,4 persen responden dan Hidayat Nur Wahid dipilih 3,3 persen,” kata Fajar.

Survei LP3ES dilakukan dengan metodologi televoting di lima kota yakni Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar. Jumlah responden yang disurvei sebanyal 1.118 orang. Sedangkan margin of error 2,9 persen, dan tingkat kepercayaan survey 95 persen.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/53793-pendamping_yudhoyono_harus_bebas_kkn

Lima Syarat Kalahkan Popularitas SBY

57945_sby_ucapkan_selamat_kepada_obama_thumb_300_225VIVAnews – Saat ini sulit mengalahkan popularitas SBY. Peneliti Lembaga Survey Indonesia, Burhanudin Muchtadi menilai, setidaknya ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh capres lainnya untuk dapat mengunggulinya.

“Elektabilitas SBY tinggi. Tapi, bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Untuk dapat mengalahkan SBY, kandidatnya harus memiliki paket 5 M,” kata Burhanudin Muchtadi dalam diskusi “Siapakah yang Bisa mengalahkan SBY?” di Jakarta, Rabu 29 April 2009.
 
Menurut Burhanudin 5 M tersebut yakni, man (figur), money (uang), machine (mesin politik), momentum (momen), dan market (pasar politik).
 
Sosok Megawati dinilai sebagai figur yang memiliki bibit, bebet dan bobot, dan Mega beruntung lahir sebagai anak seorang proklamator.
 
“Tapi dia pernah kalah dengan sosok yang sama yaitu, SBY. Kemungkinan, dia akan dikalahkan orang yang sama juga. Jika ini terjadi, maka kelangsungan partainya akan suram,” katanya.
 
Sedangkan Jusuf Kalla, menurut Burhan, penampilannya kurang meyakinkan sebagai seorang presiden. “JK tidak memperhatikan penampilan. Padahal 60 persen penduduk Indonesia lulusan SD masih melihat penampilan seorang calon presiden,” kata Burhan.
 
Terkait money, menurut Burhan, tidak ada yang calon yang dapat mengalahkan kekayaan Prabowo. Menurutnya, Prabowo sendiri memiliki aset sebesar US$ 11 miliar. “Jika Prabowo mau, dia bisa saja mengajak partai-partai berkoalisi menggunakan jalur financial,” terang dia.
 
Untuk mesin politik, menurut Burhan, saat ini PDIP dan Partai Golkar masih unggul diantara parpol lain. Alasannya, kedua partai tersebut sudah memiliki pengalaman sebagai parpol lama.
 
Dalam hal momentum, saat ini tidak ada momen yang baik untuk menjatuhkan popularitas SBY. Kalaupun ada, seperti akibat krisis global dan flu burung, relatif dapat diatasi oleh pemerintahan SBY.

“Sekarang tinggal mencari momentum apa yang bisa digunakan untuk menjatuhkan SBY,” katanya.
 
Pasar politik atau market, kata Burhan, menjadi hal yang tak kalah penting. “Sosok capres harus bisa diterima oleh pasar,” ungkapnya.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/53538-lima_syarat_kalahkan_popularitas_sby

Demokrat Klarifikasi Hidayat Soal Wahabi

hnw1Situasi politik menjelang pemilu presiden semakin memanas, selain silaturahmi yang dilakukan para elit politik. Beredar juga SMS fitnah yang menyerang satu sama lain.

Hal ini menimpa Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid yang disebut-sebut akan menjadi pendamping kuat Capres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya misalnya difitnah sebagai penganut Wahabi dan anti NKRI. Saya ingin menegaskan bahwa tidaklah semestinya fitnah-fitnah itu dikembangkan melalui SMS, atau pun melalui beragam pemberitaan,” kata Hidayat usai pelantikan penggantian antar waktu anggota MPR, di Gedung MPRRI, Jakarta, Rabu (29/4).

Hidayat menjelaskan, bahwa Wahabi adalah kelompok yang mengharamkan partai politik. Sedangkan selama ini dirinya aktif di partai politik, merupakan salah satu pendiri partai politik, bahkan pernah menjabat sebagai mantan Presiden PKS.

“Saya dan PKS bukan Wahabi. Saya mendapat sms dari kawan-kawan Partai Demokrat minta tolong hal ini bisa diklarifikasi,” ujarnya.

Sementara itu mengenai fitnah anti NKRI, Hidayat menganggap hal tersebut sangat lucu, karena dirinya yang masih menjabat sebagai Ketua MPRRI memiliki tugas utama mensosialisasikan UUD yang salah satu menjaga keutuhan NKRI.

“Itu hal yang lucu sebagai Presiden PKS menandatangani kontrak politik dengan Pak SBY pada tahun 2004 lalu, salah satu butir pertamanya mempertahankan NKRI,” jelasnya.

Ia menegaskan, sangatlah baik apabila persaingan menuju RI1 dan RI2 dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Oleh karena itu, pimpinan partai politik bisa memberikan suatu kegiatan politik yang bisa diteladani oleh rakyat.

“Jangan memfitnah karena memfitnah tidak membantu masyarakat untuk berpolitik dan berdemokrasi secara berkualitas,” tambahnya. (nov)

Sumber : http://eramuslim.com/berita/nasional/hidayat-pks-bukan-wahabi-jangan-sebarkan-fitnah.htm

Mengapa Takut pada PKS ?

Wanandi: “The possibility that SBY will join with PKS makes us nervous. There is a lot of uncertainity around this. We don’t know if we can believe them.”

pksOleh: Sapto Waluyo (Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform)

Sebuah acara talk show di stasiun televisi berlangsung seru pasca Pemilu yang baru berlalu di Indonesia. Para pembicara berasal dari partai-partai besar peraih suara terbanyak: Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat yang tampil sebagai pemenang pemilu, Sumarsono (Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya yang sempat shock karena tergeser ke ranking kedua), dan Tjahjo Kumolo (Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang menempuh jalan oposisi). Narasumber keempat adalah seorang anak muda, doktor bidang teknik industry lulusan Graduate School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Mohammad Sohibul Iman, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Usai debat panas, Kumolo mendekati Iman dan berbisik: “Mas, bagaimana sikap teman-teman PKS terhadap PDIP? Posisi Hidayat Nur Wahid cukup berpengaruh di kalangan PDIP, dia menempati ranking kedua untuk mendampingi Ibu Mega.” Perbincangan intim itu tak pernah dilansir media manapun, meski publik mencatat Hidayat pernah diundang khusus dalam acara rapat kerja yang dihadiri pengurus dan kader PDIP se-Indonesia. Dua pekan setelah Pemilu, DPD PDIP Sulawesi Utara, yang berpenduduk mayoritas non-Muslim masih mengusulkan lima calon wakil presiden yang layak mendampingi Mega, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono, Prabowo Subianto, Akbar Tanjung, Hidayat Nur Wahid dan Surya Paloh (Republika, 21/4). Itu bukti kedekatan partai nasionalis sekuler dengan Islam, lalu mengapa selepas pemilu yang aman dan lancar, tersebar rumor sistematik bahwa partai Islam radikal (PKS) menjadi ancaman keutuhan nasional Indonesia?

logo-pksPartai Demokrat dan PKS sekali lagi membuat kejutan. Dalam Pemilu 2004, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina itu, hanya menempati urutan kelima dengan perolehan suara 7,5%. Sekarang mereka menempati tempat teratas dengan raihan suara lebih dari 20,6% menurut perhitungan suara sementara. Sementara PKS yang menempati ranking keenam pada Pemilu 2004 dengan suara 7,3% memang tak bertambah secara drastis, diperkirakan hanya meraih 8,2% suara, menurut tabulasi sementara Komisi Pemilihan Umum. Tapi, PKS dengan posisi keempat dalam pentas nasional menjadi Partai Islam terbesar di Indonesia. Inilah yang menjadi sumber kontroversi bagi sebagian pengamat Barat.

Bila kemenangan Partai Demokrat disambut meriah oleh media Barat, sehingga majalah Time berencana untuk memasukkan sosok SBY sebagai satu di antara 100 tokoh berpengaruh di dunia, maka kemunculan PKS dinilai negatif oleh penulis semisal Sadanand Dhume. Dalam Wall Street Journal Asia (15/4), Dhume menyatakan: “The most dramatic example of political Islam’s diminished appeal is the tepid performance of the Prosperous Justice Party (PKS), Indonesia’s version of the Muslim Brotherhood. PKS seeks to order society and the state according to the medieval precepts enshrined in shariah law.” Pandangan serupa diungkapkan Sara Webb dan Sunanda Creagh yang mengutip kekhawatiran pengusaha keturunan Cina, Sofjan Wanandi dan pengamat beraliran Muslim liberal, Muhammad Guntur Romli (Reuters, 26/4).

68294_kampanye_akbar_pks_thumb_300_2251Wanandi, pengusaha sekaligus pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), berkata terus terang: “The possibility that SBY will join with PKS makes us nervous. There is a lot of uncertainity around this. We don’t know if we can believe them.” Sedangkan, Romli menegaskan: “PKS have a conservative ideology but are portraying themselves as open and moderate because they are also pragmatic.” Kesangsian Wanandi dan Romli justru menimbulkan pertanyaan, karena mereka mungkin sudah membaca Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan yang dikeluarkan PKS setahun sebelum penyelenggaraan pemilu. Buku setebal 650 halaman itu menjelaskan segala langkah yang sudah, sedang dan akan dilakukan PKS untuk mewujudkan masyarakat madani yang maju dan sejahtera di Indonesia. Tak ada sedikitpun disebut ide Negara teokratis atau diskriminasi terhadap kaum minoritas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyediakan waktu khusus untuk menyimak platform PKS setebal 4,5 centimeter itu dan berkomentar, “Isinya cukup komprehensif seperti Garis-garis Besar Haluan Negara atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang disusun pemerintah meliputi seluruh aspek kehidupan Negara modern.” Prof. Jimly Ashiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menilai inisiatif PKS merupakan tradisi baru dalam dunia politik agar setiap partai menjelaskan agendanya ke hadapan publik secara transparan dan bertanggung-jawab. Sementara Prof. Azyumardi Azra, mantan Rektor Universitas Islam Negeri, memberikan apresiasi khusus karena PKS berani melakukan obyektivikasi terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Siapa yang harus kita percaya saat ini, pengusaha dan pengamat yang gelisah karena kepentingan pribadinya mungkin terhambat atau menteri dan pakar yang menginginkan perbaikan dalam kualitas pemerintahan di masa datang?

tifatul_sembiring1_080709Kehadiran partai Islam memang kerap memancing perhatian, tak hanya di Indonesia. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki yang secara harfiyah menyebut diri berideologi sekuler ternyata masih dicap sebagai kelanjutan dari partai fundamentalis Islam. Gerakan Hamas yang secara patriotik membuktikan diri berjuang sepenuhnya untuk kemerdekaaan nasional Palestina disalahpersepsikan sebagai ancaman perdamaian dunia. Perhatian publik semakin kritis setelah partai Islam berhasil memenangkan pemilu yang demokratis, dan berpeluang menjalankan pemerintahan. Stereotipe buruk kemudian disebarkan untuk menggambarkan partai Islam seperti virus flu yang berbahaya, dengan merujuk pengalaman di Aljazair, Sudan atau Pakistan.

Tapi, semua insinuasi itu tak berlaku di Indonesia karena partai Islam dan organisasi sosial-politik Islam yang lebih luas telah berurat-akar dalam sejarah dan memberi kontribusi kongkrit dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hanya orang bodoh yang tak tahu bahwa: organisasi modern yang pertama lahir di Indonesia adalah Serikat Dagang Islam (1905), partai politik yang pertama berdiri dan bersikap nonkooperasi terhadap penjajah Belanda adalah Syarikat Islam (1911), organisasi pemuda yang mendorong pertemuan lintas etnik dan daerah ialah Jong Islamienten Bond hingga terselenggaranya Sumpah Pemuda (1928), mayoritas perumus konstitusi dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (1945) adalah tokoh Islam, dan penyelamat Negara kesatuan Indonesia dari ancaman komunisme (1966) adalah organisasi pemuda dan mahasiswa Muslim nasionalis. Kekuatan Islam juga sangat berperan dalam mengusung gerakan reformasi di tahun 1998, tanpa meremehkan peran kelompok agama/ideologi lain.

pksbanner2Tak ada yang perlu ditakuti dari kiprah Partai Islam di masa lalu dan masa akan datang, termasuk dalam membentuk pemerintahan baru di Indonesia. Partai Islam memiliki agenda yang jelas untuk memberantas korupsi melalui reformasi birokrasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menekan angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga semangat “jihad” yang sering disalahtafsirkan itu, dalam konteks Indonesia modern bisa bermakna: perang melawan korupsi, kemiskinan dan pengangguran. Jika ada kelompok yang takut atau memusuhi Partai Islam, maka perlu diselidiki apakah mereka memiliki komitmen yang sama untuk membasmi korupsi, kemiskinan dan pengangguran? Membatasi, apalagi mengisolasi Partai Islam, hanya akan menambah panjang persoalan yang berkecamuk di negeri mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Partai Islam tak hanya mampu meraih dukungan yang cukup luas dalam pemilu, bahkan tokoh-tokohnya yang berusia relatif muda mulai mendapat kepercayaan pemilih. Exit poll yang digelar Lembaga Pengkajian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada tanggal 9 April menunjukkan bahwa pasangan Yudhoyono-Hidayat meraih suara 20,8 persen, mengungguli Yudhoyono-Jusuf Kalla yang meraih 16,3 persen, dan Yudhoyono-Akbar Tandjung yang hanya memperoleh 5,4 persen dukungan responden. Jika fakta elektabilitas yang tinggi ini masih diingkari, maka kecurigaan terhadap Partai Islam sungguh tak berdasar dan melawan kehendak rakyat yang menjadi inti demokrasi.

*) Center for Indonesian Reform (CIR), Gedung PP Plaza Lantai 3, Jalan TB Simatupang No. 57, Jakarta Timur Email: sapto.waluyo@gmail.com

Sumber : http://eramuslim.com/berita/laporan-khusus/mengapa-takut-pada-pks.htm

Hidayat: Koalisi PKS-Demokrat Mesti Dicontoh

59834_susilo_bambang_yudhoyono_dan_hidayat_nur_wahid_thumb_300_225VIVAnews – Anggota Dewan Syura Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengatakan koalisi antara PKS dan Partai Demokrat dalam bursa pemilihan presiden Juli 2009, patut diteladani.

“Karena koalisi ini tidak didasarkan pada bagi-bagi kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, tapi komitmen memperjuangkan nilai platform,” kata Hidayat kepada VIVAnews, Selasa 29 April 2009.

Rapat Musyawarah Majelis Syura PKS telah memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Koalisi itu mereka lakukan setelah mempertimbangkan aspirasi dari 33 majelis syura provinsi.

Hidayat mengatakan koalisi antara PKS dan Demokrat berlandaskan pada kesamaan platform yang berorientasi untuk menyamakan visi dan misi yang berpihak kepada rakyat.

Lebih lanjut, Hidayat mengingatkan kepada semua peserta pemilihan presiden untuk tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Jangan karena sibuk pencalonan presiden, koalisi, kemudian tugas masing-masing terbengkalai, negara terbengkalai, dan rakyat tidak diurus,” kata dia.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/53302-hidayat__koalisi_pks_demokrat_mesti_dicontoh

Mega & Prabowo Bahas Kemungkinan Duet

69024_ketua_umum_pdip_megawati_soekarnoputri_salami_prabowo_subianto_thumb_300_225VIVAnews – Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kembali bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Keduanya membahas kemungkinan berduet sebagai calon presiden dan wakil presiden.

“Terutama membahas usulan dari mayoritas daerah yang memberi dukungan kepada Prabowo sebagai cawapres,” kata Sekretaris Jenderal PDIP, Pramono Anung, di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Menteng, Minggu 26 April 2009.

Keduanya dijadwalkan bertemu siang ini dalam sebuah jamuan makan siang. Keduanya akan menyamakan beberapa persepsi menuju satu keputusan strategis. Ada beberapa hal yang masih dibicarakan. “Belum diputusakan,” ujarnya.

Dukungan terhadap duet Mega-Prabowo menguat dalam Rapat Kerja Nasional PDIP di kantor DPP PDIP, kemarin. Mayoritas DPD PDIP mendukung Prabowo sebagai pendamping Mega.

Ada juga sebagian kecil daerah yang mengusulkan Sultan Hamengkubuwono X sebagai calon wakil presiden Megawati. Namun dari dua nama yang mengerucut, pilihan ada di tangan Mega.

Selain bertemu dengan Prabowo, Megawati juga dijadwalkan akan menjamu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/52450-mega___prabowo_bahas_kemungkinan_duet

PKS Dorong Pemerintah Tegas dan Jelas

“Selanjutnya, marilah kita menjaga barisan agar teguh dan kokoh, tidak terganggu oleh implikasi negatif dari ekses-ekses negatif dalam pelaksanaan Pemilu 2009,” katanya.

 

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ustadz Hilmi Aminudin menegaskan partainya konsisten tidak akan terseret dalam kisruh politik setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 dan akan mendorong satu pemerintahan yang tegas dan bersikap jelas kepada masyarakat.

“Negara jangan memberi kesan yang tidak jelas kepada bangsa dan umat. Karena itu, sikap pemerintah tidak boleh menimbulkan keraguan dan tafsir yang berbeda dan menyesatkan. Harus jelas,” tandasnya saat membuka Musyawarah Majelis Syura XI PKS di Hotel Bumi Karsa, Bidakara, Jakarta, Sabtu.

Pada musyawarah yang dihadiri 99 anggota Majelis Syura itu, Hilmi mengajak seluruh kader PKS untuk mensyukuri hasil yang diraih PKS dalam Pemilu 9 April.

“Selanjutnya, marilah kita menjaga barisan agar teguh dan kokoh, tidak terganggu oleh implikasi negatif dari ekses-ekses negatif dalam pelaksanaan Pemilu 2009,” katanya.

Ia juga meminta kader partainya untuk bersabar dan tetap mengokohkan jamaah, serta tidak terjebak tawaran, jabatan dan godaan fasilitas .

“Jangan pula memberikan loyalitas, simpati dan kecenderungan ke orang yang lalai dari mengingat Allah, karena bisa menyeret kita dalam kekacaubalauan yang kini nampak seusasi pemilu,” katanya lagi.

Hilmi berterima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada pengorbanan kader-kader PKS yang demikian besar namun belum diberi kesempatan menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun lembaga legislatif.

Musyawarah Majelis Syura PKS yang akan berakhir pada Minggu (26/4) siang mengagendakan dua hal penting, yaitu evaluasi pelaksanaan Pemilu 2009 dan penentuan koalisis partai ke depan.

Kecenderungan yang muncul di internal PKS sendiri adalah berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mengajukan Hidayat Nurwahid sebagai cawapres untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.

Sumber : http://pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=7271

Awan Tag