Aku, Dunia, dan Akhiratku…

Posts tagged ‘SBY-HNW’

Koalisi Three In One Partai Demokrat

VIVAnews – Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan koalisi yang digalang Partai Demokrat untuk menyukseskan Susilo Bambang Yudhoyono di pemilihan presiden 2009 bertujuan sebagai koalisi three in one.

Yang dimaksud Anas dengan koalisi three in one adalah koalisi untuk pemenangan pemilihan presiden, koalisi di pemerintahan dan koalisi untuk jaminan dukungan di parlemen.

“Ini adalah koalisi untuk melanjutkan perubahan yang menjamin kontinuitas dan kemajuan-kemajuan yang nyata,” kata Anas di Jakarta.

Anas mengatakan koalisi itu dibangun dengan semangat menang secara komprehensif, demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

“Koalisi yang dibangun Partai Demokrat bukan untuk mengantisipasi poros Teuku Umar (PDIP), tetapi untuk tiga tujuan itu tadi (three in one),” kata dia.

Anas berharap koalisi itu mendapat dukungan masyarakat. Dengan demikian, kata dia, Partai Demokrat, mampu memenangkan pemilihan presiden, membentuk pemerintahan yang kuat dan berkompeten, dan sekaligus ditopang oleh mayoritas kursi di parlemen.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/56069-tiga_pondasi_koalisi_demokrat

PKB Resmi Putuskan Duet SBY-Muhaimin

muhaiminVIVAnews – Rapat Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah usai. Secara aklamasi diputuskan, PKB berkoalisi dengan Demokrat dan mengusulkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Mayoritas DPW mengusulkan satu nama Muhaimin,” kata fungsionaris PKB, Helmy Faishal Zaini, saat jumpa pers di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 6 Mei 2009.
Menurut dia, rapat itu juga merespon rekomendasi kiyai Nahdlatul Ulama agar ada kader nahdhiyin yang masuk bursa cawapres Yudhoyono. Jadi keputusan itu sudah sejalan dengan kehendak ulama.

Menurut Helmy, jika terwujud maka duet SBY-Muhaimin merupakan perpaduan dua generasi. Helmy mengklaim bahwa duet SBY-Muhaimin memiliki elektabilitas tinggi. Dia juga menyampaikan agar kader NU sebagai representasi cawapres bukan bursa capres. “Hampir semua 33 DPW itu mengusulkan Muhaimin,” ujar dia.

Helmy menilai, duet SBY-Muhaimin ini merupakan pasangan dari dua generasi. Maka itu, PKB sangat yakin duet ini dapat dipilih masyarakat.

Sedangkan menurut Ketua Panitia Rapimnas, Mohammad Hanif Dakhiri, PKB telah memberikan mandat kepada Muhaimin. “Untuk mengambil sikap dan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan partisasipasi optimal proses pilpres maupun pembentukan pemerintahan koalisi yang akan datang,” kata Hanif.

Hasil Rapimnas juga memutuskan untuk segera membentuk sekretariat bersama koalisi. Sekretariat bersama ini nantinya akan menjadi satuan tugas perencanaan dan pelaksanaan agenda-agenda koalisi.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/55581-pkb_resmi_putuskan_duet_sby_muhaimin

Koalisi PKS-Demokrat Masuki Tahap Akhir

pks-no-8VIVAnews – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah bertemu kembali dengan Partai Demokrat untuk membahas koalisi. Koalisi dua partai itu sudah final dan tinggal memasuki tahap akhir.

“Prinsipnya sudah ok. Masing-masing sudah sepakat bahwa tidak ada lagi masalah prinsipil,” kata salah satu anggota Tim Lima PKS, Soeripto, dalam keterangan kepada VIVAnews melalui telepon, Selasa (5/5) malam.

logo_demokratPertemuan terakhir antara petinggi PKS dengan Demokrat berlangsung di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (5/5) petang. Menurut Soeripto, pertemuan itu hanya sekadar membahas hasil koreksi draf dari Tim Lima PKS yang diserahkan kepada Tim Sembilan Demokrat beberapa waktu lalu.

“Sudah clear semuanya, hanya tinggal perbaikan redaksional saja dalam draf itu,” kata Ketua Dewan Pakar PKS ini. Draf itu, kata Soeripto, berisi poin-poin penting landasan koalisi antara PKS dengan Demokrat.

Apakah pertemuan juga membahas soal tawaran cawapres PKS kepada SBY, Soeripto mengatakan tidak sampai kesana pembahasannya.

Seperti diberitakan, PKS secara resmi berkoalisi dengan Demokrat. PKS pun mengajukan nama calon wakil presiden dalam amplop tertutup untuk SBY. Tetapi, dalam nama itu tidak tercantum Gubernur Bank Indonesia, Boediono, yang kini santer disebut sebagai kandidat terkuat pendamping SBY.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/55244-koalisi_pks_demokrat_masuki_tahap_akhir

Golkar-Hanura Resmi Ajukan Kalla-Wiranto

jk-winVIVAnews – Partai Golkar dan Partai Hati Nurani Rakyat resmi mengajukan duet calon presiden dan wakil presiden Jusuf Kalla dan Wiranto dalam Pemilu Presiden 2009. Peresmian ini dilakukan di rumah Jusuf Kalla di Jalan Ki Mangunsarkoro, Jakarta.

“DPP PG dan DPP Hanura menyatakan untuk mencalonkan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan Ketua Umum Hanura Wiranto sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2009,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Soemarsono membacakan pernyataan bersama, Jumat 1 Mei 2009. “Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam pemenangan Pemilihan Presiden.

Kemudian pernyataan itu ditandatangani oleh Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, dan sekretaris jenderal kedua partai. Lalu dilanjutkan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Sekjen dan Ketua Umum.

Meski gabungan suara sah kedua partai ini dalam Pemilu hanya mencapai 19 persen, namun berdasarkan perhitungan kursi, mereka bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden sendiri. Gabungan kedua partai ini diperkirakan meraup 24 persen kursi parlemen, melewati angka 20 persen kursi yang disyaratkan Undang-undang Pemilihan Presiden.

Menjadi calon wakil presiden jelas ‘turun pangkat’ bagi Wiranto yang pada Pemilihan Presiden 2004 merupakan calon presiden dari Partai Golkar. Sementara Jusuf Kalla menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/54209-golkar_hanura_resmi_ajukan_kalla_wiranto

Demokrat Klarifikasi Hidayat Soal Wahabi

hnw1Situasi politik menjelang pemilu presiden semakin memanas, selain silaturahmi yang dilakukan para elit politik. Beredar juga SMS fitnah yang menyerang satu sama lain.

Hal ini menimpa Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid yang disebut-sebut akan menjadi pendamping kuat Capres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya misalnya difitnah sebagai penganut Wahabi dan anti NKRI. Saya ingin menegaskan bahwa tidaklah semestinya fitnah-fitnah itu dikembangkan melalui SMS, atau pun melalui beragam pemberitaan,” kata Hidayat usai pelantikan penggantian antar waktu anggota MPR, di Gedung MPRRI, Jakarta, Rabu (29/4).

Hidayat menjelaskan, bahwa Wahabi adalah kelompok yang mengharamkan partai politik. Sedangkan selama ini dirinya aktif di partai politik, merupakan salah satu pendiri partai politik, bahkan pernah menjabat sebagai mantan Presiden PKS.

“Saya dan PKS bukan Wahabi. Saya mendapat sms dari kawan-kawan Partai Demokrat minta tolong hal ini bisa diklarifikasi,” ujarnya.

Sementara itu mengenai fitnah anti NKRI, Hidayat menganggap hal tersebut sangat lucu, karena dirinya yang masih menjabat sebagai Ketua MPRRI memiliki tugas utama mensosialisasikan UUD yang salah satu menjaga keutuhan NKRI.

“Itu hal yang lucu sebagai Presiden PKS menandatangani kontrak politik dengan Pak SBY pada tahun 2004 lalu, salah satu butir pertamanya mempertahankan NKRI,” jelasnya.

Ia menegaskan, sangatlah baik apabila persaingan menuju RI1 dan RI2 dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Oleh karena itu, pimpinan partai politik bisa memberikan suatu kegiatan politik yang bisa diteladani oleh rakyat.

“Jangan memfitnah karena memfitnah tidak membantu masyarakat untuk berpolitik dan berdemokrasi secara berkualitas,” tambahnya. (nov)

Sumber : http://eramuslim.com/berita/nasional/hidayat-pks-bukan-wahabi-jangan-sebarkan-fitnah.htm

Mengapa Takut pada PKS ?

Wanandi: “The possibility that SBY will join with PKS makes us nervous. There is a lot of uncertainity around this. We don’t know if we can believe them.”

pksOleh: Sapto Waluyo (Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform)

Sebuah acara talk show di stasiun televisi berlangsung seru pasca Pemilu yang baru berlalu di Indonesia. Para pembicara berasal dari partai-partai besar peraih suara terbanyak: Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat yang tampil sebagai pemenang pemilu, Sumarsono (Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya yang sempat shock karena tergeser ke ranking kedua), dan Tjahjo Kumolo (Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang menempuh jalan oposisi). Narasumber keempat adalah seorang anak muda, doktor bidang teknik industry lulusan Graduate School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Mohammad Sohibul Iman, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Usai debat panas, Kumolo mendekati Iman dan berbisik: “Mas, bagaimana sikap teman-teman PKS terhadap PDIP? Posisi Hidayat Nur Wahid cukup berpengaruh di kalangan PDIP, dia menempati ranking kedua untuk mendampingi Ibu Mega.” Perbincangan intim itu tak pernah dilansir media manapun, meski publik mencatat Hidayat pernah diundang khusus dalam acara rapat kerja yang dihadiri pengurus dan kader PDIP se-Indonesia. Dua pekan setelah Pemilu, DPD PDIP Sulawesi Utara, yang berpenduduk mayoritas non-Muslim masih mengusulkan lima calon wakil presiden yang layak mendampingi Mega, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono, Prabowo Subianto, Akbar Tanjung, Hidayat Nur Wahid dan Surya Paloh (Republika, 21/4). Itu bukti kedekatan partai nasionalis sekuler dengan Islam, lalu mengapa selepas pemilu yang aman dan lancar, tersebar rumor sistematik bahwa partai Islam radikal (PKS) menjadi ancaman keutuhan nasional Indonesia?

logo-pksPartai Demokrat dan PKS sekali lagi membuat kejutan. Dalam Pemilu 2004, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina itu, hanya menempati urutan kelima dengan perolehan suara 7,5%. Sekarang mereka menempati tempat teratas dengan raihan suara lebih dari 20,6% menurut perhitungan suara sementara. Sementara PKS yang menempati ranking keenam pada Pemilu 2004 dengan suara 7,3% memang tak bertambah secara drastis, diperkirakan hanya meraih 8,2% suara, menurut tabulasi sementara Komisi Pemilihan Umum. Tapi, PKS dengan posisi keempat dalam pentas nasional menjadi Partai Islam terbesar di Indonesia. Inilah yang menjadi sumber kontroversi bagi sebagian pengamat Barat.

Bila kemenangan Partai Demokrat disambut meriah oleh media Barat, sehingga majalah Time berencana untuk memasukkan sosok SBY sebagai satu di antara 100 tokoh berpengaruh di dunia, maka kemunculan PKS dinilai negatif oleh penulis semisal Sadanand Dhume. Dalam Wall Street Journal Asia (15/4), Dhume menyatakan: “The most dramatic example of political Islam’s diminished appeal is the tepid performance of the Prosperous Justice Party (PKS), Indonesia’s version of the Muslim Brotherhood. PKS seeks to order society and the state according to the medieval precepts enshrined in shariah law.” Pandangan serupa diungkapkan Sara Webb dan Sunanda Creagh yang mengutip kekhawatiran pengusaha keturunan Cina, Sofjan Wanandi dan pengamat beraliran Muslim liberal, Muhammad Guntur Romli (Reuters, 26/4).

68294_kampanye_akbar_pks_thumb_300_2251Wanandi, pengusaha sekaligus pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), berkata terus terang: “The possibility that SBY will join with PKS makes us nervous. There is a lot of uncertainity around this. We don’t know if we can believe them.” Sedangkan, Romli menegaskan: “PKS have a conservative ideology but are portraying themselves as open and moderate because they are also pragmatic.” Kesangsian Wanandi dan Romli justru menimbulkan pertanyaan, karena mereka mungkin sudah membaca Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan yang dikeluarkan PKS setahun sebelum penyelenggaraan pemilu. Buku setebal 650 halaman itu menjelaskan segala langkah yang sudah, sedang dan akan dilakukan PKS untuk mewujudkan masyarakat madani yang maju dan sejahtera di Indonesia. Tak ada sedikitpun disebut ide Negara teokratis atau diskriminasi terhadap kaum minoritas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyediakan waktu khusus untuk menyimak platform PKS setebal 4,5 centimeter itu dan berkomentar, “Isinya cukup komprehensif seperti Garis-garis Besar Haluan Negara atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang disusun pemerintah meliputi seluruh aspek kehidupan Negara modern.” Prof. Jimly Ashiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menilai inisiatif PKS merupakan tradisi baru dalam dunia politik agar setiap partai menjelaskan agendanya ke hadapan publik secara transparan dan bertanggung-jawab. Sementara Prof. Azyumardi Azra, mantan Rektor Universitas Islam Negeri, memberikan apresiasi khusus karena PKS berani melakukan obyektivikasi terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Siapa yang harus kita percaya saat ini, pengusaha dan pengamat yang gelisah karena kepentingan pribadinya mungkin terhambat atau menteri dan pakar yang menginginkan perbaikan dalam kualitas pemerintahan di masa datang?

tifatul_sembiring1_080709Kehadiran partai Islam memang kerap memancing perhatian, tak hanya di Indonesia. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki yang secara harfiyah menyebut diri berideologi sekuler ternyata masih dicap sebagai kelanjutan dari partai fundamentalis Islam. Gerakan Hamas yang secara patriotik membuktikan diri berjuang sepenuhnya untuk kemerdekaaan nasional Palestina disalahpersepsikan sebagai ancaman perdamaian dunia. Perhatian publik semakin kritis setelah partai Islam berhasil memenangkan pemilu yang demokratis, dan berpeluang menjalankan pemerintahan. Stereotipe buruk kemudian disebarkan untuk menggambarkan partai Islam seperti virus flu yang berbahaya, dengan merujuk pengalaman di Aljazair, Sudan atau Pakistan.

Tapi, semua insinuasi itu tak berlaku di Indonesia karena partai Islam dan organisasi sosial-politik Islam yang lebih luas telah berurat-akar dalam sejarah dan memberi kontribusi kongkrit dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hanya orang bodoh yang tak tahu bahwa: organisasi modern yang pertama lahir di Indonesia adalah Serikat Dagang Islam (1905), partai politik yang pertama berdiri dan bersikap nonkooperasi terhadap penjajah Belanda adalah Syarikat Islam (1911), organisasi pemuda yang mendorong pertemuan lintas etnik dan daerah ialah Jong Islamienten Bond hingga terselenggaranya Sumpah Pemuda (1928), mayoritas perumus konstitusi dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (1945) adalah tokoh Islam, dan penyelamat Negara kesatuan Indonesia dari ancaman komunisme (1966) adalah organisasi pemuda dan mahasiswa Muslim nasionalis. Kekuatan Islam juga sangat berperan dalam mengusung gerakan reformasi di tahun 1998, tanpa meremehkan peran kelompok agama/ideologi lain.

pksbanner2Tak ada yang perlu ditakuti dari kiprah Partai Islam di masa lalu dan masa akan datang, termasuk dalam membentuk pemerintahan baru di Indonesia. Partai Islam memiliki agenda yang jelas untuk memberantas korupsi melalui reformasi birokrasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menekan angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga semangat “jihad” yang sering disalahtafsirkan itu, dalam konteks Indonesia modern bisa bermakna: perang melawan korupsi, kemiskinan dan pengangguran. Jika ada kelompok yang takut atau memusuhi Partai Islam, maka perlu diselidiki apakah mereka memiliki komitmen yang sama untuk membasmi korupsi, kemiskinan dan pengangguran? Membatasi, apalagi mengisolasi Partai Islam, hanya akan menambah panjang persoalan yang berkecamuk di negeri mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Partai Islam tak hanya mampu meraih dukungan yang cukup luas dalam pemilu, bahkan tokoh-tokohnya yang berusia relatif muda mulai mendapat kepercayaan pemilih. Exit poll yang digelar Lembaga Pengkajian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada tanggal 9 April menunjukkan bahwa pasangan Yudhoyono-Hidayat meraih suara 20,8 persen, mengungguli Yudhoyono-Jusuf Kalla yang meraih 16,3 persen, dan Yudhoyono-Akbar Tandjung yang hanya memperoleh 5,4 persen dukungan responden. Jika fakta elektabilitas yang tinggi ini masih diingkari, maka kecurigaan terhadap Partai Islam sungguh tak berdasar dan melawan kehendak rakyat yang menjadi inti demokrasi.

*) Center for Indonesian Reform (CIR), Gedung PP Plaza Lantai 3, Jalan TB Simatupang No. 57, Jakarta Timur Email: sapto.waluyo@gmail.com

Sumber : http://eramuslim.com/berita/laporan-khusus/mengapa-takut-pada-pks.htm

Hidayat: Koalisi PKS-Demokrat Mesti Dicontoh

59834_susilo_bambang_yudhoyono_dan_hidayat_nur_wahid_thumb_300_225VIVAnews – Anggota Dewan Syura Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengatakan koalisi antara PKS dan Partai Demokrat dalam bursa pemilihan presiden Juli 2009, patut diteladani.

“Karena koalisi ini tidak didasarkan pada bagi-bagi kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, tapi komitmen memperjuangkan nilai platform,” kata Hidayat kepada VIVAnews, Selasa 29 April 2009.

Rapat Musyawarah Majelis Syura PKS telah memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Koalisi itu mereka lakukan setelah mempertimbangkan aspirasi dari 33 majelis syura provinsi.

Hidayat mengatakan koalisi antara PKS dan Demokrat berlandaskan pada kesamaan platform yang berorientasi untuk menyamakan visi dan misi yang berpihak kepada rakyat.

Lebih lanjut, Hidayat mengingatkan kepada semua peserta pemilihan presiden untuk tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Jangan karena sibuk pencalonan presiden, koalisi, kemudian tugas masing-masing terbengkalai, negara terbengkalai, dan rakyat tidak diurus,” kata dia.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/53302-hidayat__koalisi_pks_demokrat_mesti_dicontoh

Awan Tag